Padang,hantaran.co–Proses pemulihan sektor pertanian di Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana hidrometeorologi yang melanda akhir November 2025 lalu terus dikebut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) mencatat, secara fisik, rehabilitasi lahan pertanian kategori rusak ringan kini telah mencapai sekitar 70 persen.
Kepala Distanhorbun Sumbar, Afniwarman mengungkapkan bahwa selain progres fisik, aspek administratif juga telah rampung sepenuhnya. “Secara fisik, progres rehabilitasi lahan pertanian kategori rusak ringan yang dikerjakan oleh kelompok tani mungkin sudah mencapai 70 persen. Untuk proses pendataan administratif, baik kelompok tani yang terlibat dan sebagainya sudah mencapai 100 persen,” ujarnya kepada Haluan, Senin (30/3/2026).
Baca Juga : Musrenbang RKPD 2027, Belanja Pegawai Pemko Padang 47 Persen
Namun demikian, untuk kategori kerusakan sedang, progresnya masih bervariasi di tiap daerah. Beberapa Kabupaten/kota telah mengajukan pencairan dana, meski belum merata. Menurut Afniwarman, kendala utama terletak pada kelengkapan dokumen perencanaan yang menjadi syarat pencairan anggaran. “Beberapa daerah sudah mengajukan, tapi belum semuanya, karena masih melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, untuk lahan pertanian dengan kategori rusak berat, hingga kini masih diliputi ketidakpastian. Pemerintah daerah (pemda) belum mendapatkan kepastian dari pemerintah pusat terkait mekanisme maupun besaran anggaran yang akan dikucurkan.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, penanganan lahan rusak berat ini akan dialihkan ke Kementerian PU. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan pelaksanaannya dan berapa anggarannya,” katanya.
Afniwarman menegaskan, sejauh ini pihaknya hanya dapat memastikan penanganan untuk kategori rusak ringan dan sedang yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian (Kementan).
Dalam pelaksanaannya, terdapat variasi skema rehabilitasi di lapangan. Sejumlah daerah seperti Limapuluh Kota dan Pasaman memilih melibatkan TNI dalam pengerjaan lahan rusak sedang. Sementara daerah lain tetap mengandalkan kelompok tani.
