JAKARTA, hantaran.co – Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan Kejaksaan Agung (Kejagung) memperoleh 61,5 poin sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh publik, serta merupakan salah satu instansi yang sangat berperan terhadap grafik kepuasan publik terhadap kinerja Presiden.
“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Semoga kedepan Kejagung bisa bekerja lebih baik lagi,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana melalui keterangan resminya pada wartawan.
Berdasarkan hasil survei, Kejaksaan Agung menduduki peringkat ke-8 sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya oleh publik. Sebesar 50,3 persen responden mengetahui bahwa Presiden RI Joko Widodo mendukung Kejaksaan Agung untuk menangani kasus mafia minyak goreng.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan, Kejaksaan Agung sebagai salah satu aparat penegak hukum menjadi instansi yang sangat berperan langsung terhadap grafik kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI dalam penanganan kasus-kasus hukum.
“Penanganan minyak goreng memiliki efek besar terhadap permasalahan publik dan berkontribusi terhadap kinerja Presiden RI dalam menangani masalah serius. Hasil survei tersebut jadi bukti bahwa peran Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus hukum khususnya korupsi akan berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI,” ucap Burhanuddin di Jakarta.
Selain itu, kasus mafia minyak goreng memang memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat, sehingga penanganan kasusnya menjadi fokus besar bagi Presiden Jokowi.
Sementara, Managing Partner Visi Law Office Febri Diansyah mengapresiasi Kejaksaan Agung dalam beberapa bulan terakhir yang dinilai telah berhasil menangani kasus-kasus besar terkait korupsi, mulai dari korupsi di PT Asuransi Jiwasraya, PT ASABRI, ekspor CPO, hingga yang terbaru yaitu pemberantasan kasus korupsi di sejumlah perusahaan BUMN.
“Kami melihat prestasi di Kejagung lewat kasus minyak goreng dan saya berpesan upaya ini patut fokus dalam penanganan untuk pemulihan aset dari hasil korupsi, penanganan terhadap korban, dan pengawasan internal juga perlu diperkuat,” ucap Managing Partner Visi Law Office.
Selanjutnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut, Kejaksaan Agung menjadi instansi yang terbaik di antara aparat penegak hukum lainnya.
Capaian ini, kata dia, harus dijaga dan jangan sampai prestasi kejaksaan ini terjerumus oleh oknum-oknum yang bermain di belakang saat proses peradilan.
“Selain itu, kesejahteraan jaksa di kejaksaan perlu diperhatikan dan sudah saatnya pemerintah melakukan reformulasi penghasilan jaksa. Kesejahteraan secara finansial bagi para jaksa akan mengurangi risiko praktik korupsi di instansi tersebut. Prestasi ini perlu diapresiasi lewat kesetaraan gaji yang disetarakan dengan pegawai KPK,” tutur Boyamin.
hantaran/rel
