“Ya, segera kita agendakan melalui Bamus DPRD. Pada prinsipnya pimpinan DPRD sudah sepakat. Dulu kita juga pernah menggelar RDP terkait persoalan perizinan perusahaan,” ucapnya.
Dorongan yang lebih keras datang dari Anggota DPRD Pesisir Selatan Fraksi PAN, Novermal. Ia meminta DPRD tidak hanya menggelar RDP, tetapi juga mendorong audit terhadap rendemen serta mutu TBS yang menjadi dasar penentuan harga sawit di tingkat petani.
“Kita berharap pimpinan DPRD segera menggelar RDP dan mendorong audit rendemen serta mutu TBS. Harga harus disesuaikan dengan hasil audit tersebut,” kata Novermal.
Ia juga meminta perusahaan membuka secara transparan dasar-dasar pemotongan dan sortasi buah sawit yang selama ini dikeluhkan petani.
Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar penetapan harga TBS kebun swadaya yang selama ini jauh tertinggal dibandingkan daerah lain.
“Kita perlu tahu berapa rendemen yang digunakan, berapa Indeks pabrik, dan harga CPO dunia yang menjadi acuan dalam penetapan harga TBS. Semua itu harus transparan,” ujarnya.
