Sumbar

Polemik Harga Sawit di Pessel Tak Kunjung Tuntas, DPRD Bakal Panggil PKS Siapkan RDP Lintas Komisi

×

Polemik Harga Sawit di Pessel Tak Kunjung Tuntas, DPRD Bakal Panggil PKS Siapkan RDP Lintas Komisi

Sebarkan artikel ini

PESISIR SELATAN HANTARAN.co – Polemik rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali memantik perhatian publik. Setelah berbulan-bulan dikeluhkan petani, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan memastikan akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) serta seluruh pihak terkait guna mengurai persoalan yang dinilai merugikan petani tersebut.

Langkah DPRD ini muncul di tengah semakin lebarnya selisih harga TBS sawit di tingkat petani swadaya Pesisir Selatan dibandingkan harga kebun plasma maupun daerah lain di Sumatera Barat (Sumbar).

Baca Juga  Jadi Pemateri di Unand, Sutan Riska Jelaskan Strategi Pelestarian Kebudayaan

Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi NasDem, Dani Sopian, mengatakan persoalan harga sawit sebenarnya sudah berulang kali dibahas melalui hearing bersama Komisi II DPRD. Namun, berbagai upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.

“Persoalan ini sebenarnya sudah sering kita bahas melalui hearing bersama Komisi II. Hanya saja memang tidak pernah terpublikasikan secara luas. Begitu juga respons dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi saat itu terkesan lambat,” ujar Dani kepada wartawan, Minggu (7/6/2026).

Baca Juga  Sutan Riska Ungkap Optimisme Feeder Tol Segera Terealisasi

Meski demikian, Dani menilai saat ini terdapat harapan baru bagi petani sawit seiring hadirnya berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.

“Negara sekarang sudah hadir melalui kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Ini tentu menjadi angin segar bagi petani sawit di Pesisir Selatan. DPRD akan mengawal persoalan ini secara serius,” katanya.

Politisi NasDem itu menyebut, pimpinan DPRD bersama Ketua DPRD telah sepakat untuk segera membawa persoalan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) guna menjadwalkan RDP lintas komisi.