Menurut Risnaldi, rendahnya serapan terjadi karena sebagian besar dana bantuan baru masuk ke kas daerah pada pertengahan Desember 2025 sehingga waktu penyalurannya sangat terbatas.
Selain faktor tersebut, pemerintah daerah juga mencatat adanya efisiensi belanja yang ikut membentuk SiLPA. Efisiensi muncul karena harga barang dan jasa yang diperoleh melalui e-katalog lebih rendah dibandingkan standar satuan harga yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran.
Dalam rapat itu, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim juga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi lainnya, yakni Fraksi PBB yang disampaikan M. Darda, Fraksi Demokrat oleh Hanafi Herman, Fraksi Gerindra oleh Andra Respati, Fraksi PKS oleh Afridal, Fraksi PPP oleh Syafriyon, Fraksi PAN oleh Ardiul, serta Fraksi PKB oleh Mulyadi.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah.
