Permasalahan lainnya adalah tingkat kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata. Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai mengenai langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana besar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi, seperti pembangunan shelter tsunami dan jalur evakuasi yang memadai di kawasan rawan.
Pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan penanggulangan bencana berjalan selaras.
Menurut Era, keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan serta latihan bersama, saat tanggap darurat dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengedepankan prinsip build back better.
Ia menambahkan, Pemprov Sumbar juga terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana di masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana.
Sementara itu, Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto, mengatakan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang berasal dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat. Ia menilai ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional, sehingga sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi bencana.
