Padang, Hantaran.co–Ancaman megathrust yang berpotensi memicu gempa bumi dan tsunami besar masih menjadi persoalan serius bagi Sumatera Barat. Selain berisiko menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, bencana tersebut juga dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, hingga ketahanan nasional apabila tidak diantisipasi secara terintegrasi.
Kondisi itu menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6)/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pembekalan kepada para peserta mengenai strategi penanganan ancaman megathrust dalam perspektif kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Era Sukma Munaf, mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi aktual yang dihadapi daerah-daerah rawan bencana, termasuk Sumatera Barat.
Menurut Era, ancaman bencana saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan sektoral yang hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dampak yang ditimbulkan dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memengaruhi stabilitas nasional.
“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sumbar merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api menjadi risiko yang harus dihadapi secara serius dan berkelanjutan.
