JAKARTA, HANTARAN.co– Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai kualitas belanja semester pertama APBN 2026 masih diwarnai penyalahgunaan anggaran atau dikorupsi.
Dalam Dialektika Demokrasi bertema “Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), Kamrussamad mencontohkan kasus korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dana MBG itu dari APBN murni, kemudian terjadi penyalahgunaan dan itu besar sekali kebocorannya. Kita harapkan di kementerian dan lembaga yang lain tidak terjadi hal seperti itu,” harap Kamrussamad.
Dia meminta pemerintah perlu memperkuat tata kelola dan pengawasan agar kebocoran anggaran tidak terus berulang. “Semangat spending better harus benar-benar diwujudkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara umum dia menilai kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama 2026 masih menghadapi tantangan berat. Selain tekanan ekonomi global, beban pembayaran utang yang terus meningkat dan menyempitkan ruang pemerintah untuk membiayai investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut dia, tantangan pertama berasal dari kondisi global, terutama kenaikan harga energi. Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah karena kebutuhan nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik baru sekitar 615 ribu barel per hari.
“Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” ujarnya.
