Selain faktor eksternal, Kamrussamad menyoroti kualitas penerimaan negara yang dinilai belum sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi baru.
Berdasarkan hasil pengawasan DPR, ia menemukan adanya upaya sejumlah kantor pelayanan pajak mengejar target penerimaan melalui percepatan pembayaran pajak yang seharusnya jatuh tempo pada tahun berikutnya.
Menurut dia, praktik tersebut memang dapat membantu memenuhi target penerimaan dalam jangka pendek, namun tidak mencerminkan lahirnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.
Namun demikian, perhatian terbesar DPR, kata Kamrussamad, tertuju pada pembiayaan APBN yang masih dibebani pembayaran utang dalam jumlah besar.
Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 telah mencapai sekitar Rp477 triliun. Sementara pembiayaan investasi pemerintah hanya sekitar Rp57 triliun.
“Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa total utang pemerintah meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, dari sekitar Rp2.000 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp8.000 triliun pada 2024. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi salah satu tantangan terbesar bagi keberlanjutan fiskal Indonesia.
