Fraksi NasDem melalui juru bicara Neni Anita memberikan saran dan masukan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah daerah.
Fraksi Demokrat melalui juru bicara Yerry Amiruddin mengatakan, Fraksi Demokrat pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Juru bicara Fraksi PPP–PAN Dewi Anggraini
berharap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat dijawab secara komprehensif sehingga pembahasan Ranperda ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bukittinggi.
Juru bicara Fraksi Karya Kebangsaan Amrizal memandang perlu pembahasan ranperda lebih lanjut secara mendetail dan komprehensif antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Bukittinggi secepatnya. Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi kembali digelar pada Selasa (9/6), dengan agenda Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
