“Kami di DPRD memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang kembali mempertahankan opini WTP. Ini merupakan capaian yang patut dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Darmansyah.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, sehingga setiap program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembahasan Ranperda ini bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan pemerintah daerah berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan,” katanya.
Rapat paripurna tersebut menjadi tahapan awal pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki agenda pembahasan lebih lanjut oleh DPRD bersama pemerintah daerah.
