Yasrizal meminta setiap persoalan yang ditemukan tidak berhenti sebagai catatan evaluasi, tetapi segera ditindaklanjuti melalui pembenahan mekanisme distribusi dan pengawasan.
“Yang kita bangun adalah sistem pengawasan yang mampu mencegah persoalan sejak awal. Pembinaan harus menjadi langkah pertama, tetapi apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan petani dan melanggar ketentuan, tentu harus ditindak sesuai aturan hukum,” ujarnya.
Selain distribusi, pengawasan diarahkan pada kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), validitas data penerima pupuk bersubsidi, serta kewaspadaan terhadap kemungkinan beredarnya pupuk ilegal, palsu, atau tidak memenuhi standar mutu.
Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, pelaku distribusi, dan pihak terkait lainnya menjalankan fungsi pengawasan secara terpadu. Setiap temuan di lapangan diharapkan dapat segera ditangani agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan pupuk petani.
Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, ketepatan distribusi pupuk bersubsidi bukan hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pertanian, pendapatan petani, dan ketahanan pangan daerah.
