Menurut Lazuardi, guru memiliki peran sentral dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga negara dan pemerintah daerah perlu memberikan perlindungan yang memadai agar mereka dapat menjalankan tugas secara profesional.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus dipahami dalam dua dimensi sekaligus, yakni sebagai instrumen peningkatan kualitas ekonomi masyarakat dan sebagai sarana memperluas kesempatan hidup yang lebih baik.
“Pendidikan tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memperkuat mobilitas sosial dan membentuk karakter generasi muda,” katanya.
DPRD Sumbar berharap melalui konsultasi dengan Kemendikdasmen, Ranperda yang sedang dibahas dapat menghasilkan regulasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya Minangkabau, memperkuat kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing global peserta didik, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga pendidik.
“Kami ingin melahirkan regulasi pendidikan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat Sumatera Barat serta tantangan global yang terus berkembang,” tutup Muhidi. (h/*)
