Ia menambahkan, komunikasi pembangunan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap tahapan perencanaan berjalan partisipatif. Mulai dari pengumpulan aspirasi hingga perumusan kebijakan, komunikasi menentukan apakah suara masyarakat benar-benar terakomodasi atau sekadar formalitas.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Kota Bukittinggi Hendri memaparkan secara komprehensif proses perencanaan pembangunan di Kota Bukittinggi.
Ia menjelaskan bahwa seluruh tahapan diawali dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, yang menjadi pintu masuk aspirasi masyarakat.
“Dari Musrenbang kelurahan, usulan masyarakat dikompilasi dan dibawa ke tingkat kecamatan hingga kota. Di sinilah pentingnya komunikasi yang efektif, agar tidak terjadi distorsi informasi dan setiap kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan secara objektif,” jelas Hendri.
Ia juga menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari dokumen perencanaan jangka panjang. Menurutnya, visi dan misi setiap pasangan calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada wajib mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP).
“RPJP menjadi fondasi. Siapapun kepala daerahnya, arah pembangunan tidak boleh keluar dari koridor tersebut. Di sinilah komunikasi politik dan komunikasi pembangunan saling bertemu—bagaimana visi kandidat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang tetap selaras dengan rencana besar daerah,” tambahnya.
Dialog antara mahasiswa dan narasumber pun berlangsung dinamis. Mahasiswa menggali berbagai persoalan, mulai dari tantangan menyerap aspirasi masyarakat hingga potensi bias komunikasi dalam proses Musrenbang.
