Payakumbuh

Wako Zulmaeta “Bedah” Kinerja OPD, Tekankan Layanan Dasar dan Bukti Nyata

×

Wako Zulmaeta “Bedah” Kinerja OPD, Tekankan Layanan Dasar dan Bukti Nyata

Sebarkan artikel ini
Zulmaeta

PAYAKUMBUH, HANTARAN.CO — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, mempreteli secara mendalam kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lanjutan Dialog dan Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 di Aula Jozrizal Zain, Selasa (7/4/2026).

Evaluasi kinerja triwulan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Sumatera Barat. Tercatat, Kota Payakumbuh bersama Kota Padang menjadi daerah pertama yang melaksanakan evaluasi serupa, yang dimulai sejak Senin (6/4/2026).

Pada hari pertama, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Elzadaswarman dan Sekretaris Daerah Rida Ananda mengevaluasi sejumlah OPD strategis, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, RSUD Adnaan WD, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perhubungan.

Baca Juga  Tarawih Bersama Warga, Wako Zulmaeta Serahkan Bantuan untuk Masjid Muslimin Balai Cacang

Dalam arahannya, Zulmaeta menegaskan percepatan penyelesaian persoalan layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Ia juga meminta seluruh OPD mengedepankan pendekatan proaktif dalam pelayanan publik.

“Perangkat daerah harus bergerak sebelum keluhan muncul, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dapat terus meningkat,” ucapnya.

Ia menambahkan, evaluasi ini merupakan bentuk keseriusan Pemko Payakumbuh dalam memacu kinerja demi menghadirkan pelayanan optimal bagi masyarakat.

Memasuki hari kedua, Selasa (7/4/2026), giliran OPD lainnya yang menjalani evaluasi, seperti Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Baca Juga  Wako Payakumbuh Terima Silaturahmi Ninik Mamak Lamposi Tigo Nagori

Selain itu, turut dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam forum tersebut, Zulmaeta menekankan agar setiap kepala OPD menyampaikan capaian kinerja yang faktual dan terukur, bukan sekadar laporan administratif.

“Lampirkan bukti yang jelas, kapan, di mana, dan apa yang dilakukan. Kinerja itu harus nyata, bukan sekadar disampaikan,” ujarnya.