KOMAPAS Pekanbaru juga menilai pola kepemimpinan pemerintah daerah masih terlalu banyak diwarnai kegiatan seremonial dibanding realisasi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah lebih fokus pada realisasi program yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya kegiatan formal dan seremoni,” ujarnya.
Sebagai bentuk evaluasi, KOMAPAS Pekanbaru turut menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman. Di antaranya memperluas penerima manfaat program bajak gratis hingga Desil 5, memperjelas realisasi bantuan seragam sekolah, mempercepat pembangunan jaringan internet di daerah blank spot, hingga menyusun regulasi prioritas tenaga kerja lokal dalam proyek investasi dan PSN.
Selain itu, pemerintah juga diminta lebih serius menangani tambang ilegal melalui penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kalau ingin Pasaman benar-benar bangkit, maka yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kepercayaan masyarakat melalui program yang benar-benar dirasakan rakyat kecil,” tutur Fattah Hunnur.
Kini masyarakat menanti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk membuktikan bahwa slogan “Pasaman Bangkit” bukan sekadar narasi politik, melainkan benar-benar hadir sebagai arah pembangunan yang berpihak kepada rakyat. (*)
