PESISIR SELATAN, HANTARAN.co— Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap III Tahun 2026. Sejumlah persoalan teknis mulai dari status lahan, dokumen lingkungan, akses jalan hingga jaringan telekomunikasi dibahas dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Setda Pesisir Selatan, Selasa (26/5/2026).
Rapat dipimpin Asisten II Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo, dan dihadiri sejumlah kepala OPD serta perwakilan instansi terkait, di antaranya PLN Cabang Painan dan PDAM.
Dalam rapat itu dijelaskan, Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya memperoleh kesempatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III Tahun 2026 setelah sebelumnya usulan tersebut sempat terkendala persoalan alih fungsi lahan yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Sekretaris Dinas Pertanian, Hendro Kurniawan, menjelaskan bahwa lokasi yang disiapkan untuk pembangunan sekolah memiliki luas sekitar 9,8 hektare dan telah bersertifikat sehingga berstatus clear and clean.
“Sebagian lahan sekitar 3,4 hektare masih dalam proses perubahan status LP2B. Saat ini mekanisme teknokratis sedang berjalan dan menunggu persetujuan Menteri Pertanian,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Sebagai bagian dari proses tukar guling lahan, pemerintah daerah juga menyiapkan lahan pengganti melalui program pencetakan sawah baru seluas 4 hektare. Untuk program tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Tak hanya persoalan lahan, aspek lingkungan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekretaris DinsosP3A, Isman, menyebut penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp400 juta.
