“Untuk pemulihan sawah terdampak ditambah kegiatan lain seperti irigasi perpompaan, dam parit, jalan usaha tani, irigasi tersier hingga olah non-rawa, Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp228 miliar,” kata Afniwirman.
Ia menjelaskan, dari total anggaran tersebut, serapan untuk penanganan sawah terdampak senilai Rp32,9 miliar sudah tuntas 100 persen. Sementara pekerjaan jaringan irigasi perpompaan dan program penunjang lainnya masih berproses dengan progres sekitar 40 hingga 50 persen.
Selain itu, pemerintah pusat juga mengalokasikan program optimalisasi lahan non-rawa seluas 15 ribu hektare di Sumbar. Saat ini proses penyusunan SID atau Survey Investigation Design tengah dikerjakan bersama Universitas Andalas.
“Yang sudah selesai SID-nya sekitar 7.228 hektare. Jadi lebih kurang sudah separuh,” ujarnya.
Meski progres pemulihan terus melaju, Afniwirman mengakui bantuan untuk kategori lahan rusak berat hingga kini masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Sementara untuk kategori rusak sedang, Sumbar kembali mengusulkan tambahan rehabilitasi sekitar 474,5 hektare setelah menerima data terbaru dari kabupaten dan kota terdampak.
Ia menegaskan seluruh pelaksanaan rehabilitasi dan penanaman di Sumbar sepenuhnya dilakukan melalui swakelola kelompok tani. Skema kerja sama dengan TNI-Polri yang sebelumnya sempat menjadi opsi dari pusat akhirnya tidak digunakan di Sumbar.
