Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Mohammad Rudy Salahuddin menjelaskan, penghargaan tersebut diberikan setelah pemerintah daerah melalui sejumlah tahapan penilaian.
Tahapan tersebut meliputi penilaian mandiri, verifikasi dan validasi lapangan, hingga penetapan nominasi pemerintah daerah.
“Harapannya, pemberian penghargaan ini dapat menggambarkan implementasi dan percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” kata Rudy.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian ialah komitmen pemerintah kabupaten dan kota dalam menerapkan kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
“Penilaian juga mencakup upaya meningkatkan kualitas layanan perizinan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan,” tuturnya.
Masuknya Kota Padang sebagai nomine diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Padang untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan investasi, sehingga kemudahan berusaha dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dan pelaku usaha.
