Oleh: Sirajul Fuad Zis
Mahasiswa Program Doktor Studi Pembangunan
Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas
Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi modal utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil yang indah, serta keanekaragaman hayati merupakan aset strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekologi. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat jangka panjang apabila dikelola hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan keterlibatan masyarakat.
Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan pembangunan berbasis sumber daya alam. Selain dikenal dengan bentang alam dan budaya Minangkabau, provinsi ini memiliki kawasan pesisir yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai. Pantai, pulau-pulau kecil, hutan mangrove, terumbu karang, area konservasi penyu dan budaya masyarakat pesisir menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan melalui ekowisata bahari berbasis masyarakat. Potensi tersebut bukan hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi ruang pelestarian lingkungan yang diwariskan kepada generasi mendatang. Nilai-nilai peduli terhadap lingkungan yang menjadi panutan generasi berikutnya. Tampaknya belum ada gerakan untuk melakukan inventarisasi potensi-potensi tersebut, sehingga dapat menjadi destinasi wisata.
Di balik potensi tersebut terdapat tantangan yang tidak dapat diabaikan. Orientasi pembangunan pariwisata masih sering diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, bertambahnya investasi, atau pembangunan infrastruktur. Indikator tersebut memang penting, tetapi belum cukup menggambarkan keberhasilan pembangunan. Tidak sedikit destinasi wisata menghadapi kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan ruang, konflik internal pada kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), menurunnya kualitas ekosistem, dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan sumber daya alam justru sering menjadi penerima dampak, bukan penerima manfaat. Pemanfaatan sumber daya alam ini yang perlu dicermati sebagai potensi yang dikelola oleh masyarakat lokal.
Paradoks tersebut menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan paradigma yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat (Community Based Tourism) menjadi salah satu pendekatan yang mampu menjawab tantangan tersebut karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pembangunan. Masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai tenaga kerja, tetapi diberi ruang untuk berdialog, merencanakan, mengelola, mengambil keputusan, serta menikmati manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki.
Pendekatan ini sejalan dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Pilar lingkungan diwujudkan melalui konservasi penyu di kawasan pesisir, perlindungan terumbu karang, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan aktivitas wisata sesuai daya dukung lingkungan. Pilar sosial diwujudkan melalui penguatan kapasitas masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta meningkatnya partisipasi dalam setiap proses pembangunan. Sementara pilar ekonomi diwujudkan melalui tumbuhnya usaha lokal seperti homestay, kuliner, jasa pemandu wisata, transportasi lokal, dan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Semua pilar basisnya ada pada masyarakat yang mampu menggunaan ruang dialog sebagai fondasi dalam membangun kesepahaman berfikir.
