Beradaptasi dengan perubahan tatanan global dan evolusi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pemanfaatannya sudah merambah berbagai aspek kegiatan manusia menjadi tantangan riil yang tak terhindarkan dan tak bisa disederhanakan. Tantangan ini menuntut penyegaran dan pembaruan visi negara-bangsa demi kemandirian dan ketahanan nasional.
Perubahan tatanan global saat ini nyata, ditandai oleh dua fakta. Pertama, semakin menguatnya eksistensi Tiongkok sebagai kekuatan utama dunia yang memengaruhi geopolitik dan ekonomi global. Fakta kedua, terjadi reduksi pada hegemoni Amerika Serikat (AS). Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), aliansi militer yang sepanjang sejarahnya cenderung dikomandoi oleh AS sejak didirikan pada April 1949, sedang mengalami perpecahan internal. Sikap dan pendirian anggota NATO lainnya yang menolak ajakan AS untuk ikut memerangi Iran memperburuk dinamika dalam aliansi itu.
Disharmoni di tubuh NATO itu memunculkan semangat di Eropa Barat untuk membangun kemandirian di bidang pertahanan. Eropa Barat bahkan tampak seperti mengisolasi AS menyusul polemik tentang Greenland. Apalagi, AS menunjukkan perilaku proteksionisme ekstrem dalam hubungan dagang dengan banyak negara, bahkan termasuk dengan tetangga serta semua sekutu terdekatnya.
Hari-hari ini, ketika dunia terus diselimuti ketidakpastian akibat perang dan konflik bersenjata di sejumlah wilayah, Tiongkok tampak semakin digdaya. Komunitas internasional sudah disuguhi fakta tentang banyaknya pemimpin negara dari berbagai kawasan di dunia, termasuk Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, datang mengunjungi Presiden Xi Jinping di Beijing. Dalam konteks Indonesia dan ASEAN, perubahan tatanan global seperti itu tentu patut dipelajari dengan seksama, karena berkait dengan masalah kompleks tentang Laut Cina Selatan yang bersinggungan dan berbatasan dengan Laut Natuna di Kepulauan Riau.
Fakta perubahan tatanan global itu, mau tak mau, menjadi dorongan bagi banyak negara untuk beradaptasi. Banyaknya pemimpin negara yang akhir-akhir ini berkunjung ke Beijing menemui Presiden Xi adalah sebagian contoh dari proses adaptasi dimaksud. Rangkaian pertemuan para kepala negara dan pemimpin Tiongkok itu sudah pasti membahas isu-isu seputar geopolitik dan ekonomi, termasuk teknologi dan energi. Pembicaraan mereka sejatinya berfokus pada membangun kesepahaman dan kerja sama saling menguntungkan.
Dalam konteks itu, masukan bernuansa keluhan dari komunitas pebisnis Tiongkok kepada Indonesia patut disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Mereka menyarankan agar birokrasi di Indonesia memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta kualitas layanan umum. Seperti diketahui bersama, belum lama ini China Chamber of Commerce in Indonesia (CCCI) — kamar dagang Tiongkok di Indonesia — mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyampaikan keluhan tentang berbagai hambatan yang bersumber dari birokrasi di Indonesia.
Era Kecerdasan Buatan Mengubah Peradaban
Selain urgensi memahami dan menyikapi perubahan tatanan global itu, patut pula untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa era disrupsi masih berlanjut. Ketika banyak komunitas belum selesai beradaptasi dengan era digitalisasi yang menandai perubahan masif dan fundamental dalam mengubah berbagai sistem, tatanan, dan cara hidup manusia, era disrupsi berlanjut dengan pemanfaatan AI atau kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan.
