“Kami berharap dukungan dan kolaborasi dari semua pihak karena program ini fokus pada tiga output utama, yaitu penguatan kelembagaan, tata kelola kelembagaan, dan kolaborasi multipihak. Oleh sebab itu, banyak sektor dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam program ini,” jelas Robi.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Pasaman Barat, Fera Wati, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan dan program kehutanan sosial kepada seluruh sektor terkait dan potensial di Kabupaten Pasaman Barat.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mempresentasikan kebijakan dan program sektor kehutanan serta pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025–2029.
“Kegiatan ini juga bertujuan mempromosikan gagasan dan praktik baik kehutanan sosial yang telah dijalankan oleh kelompok perhutanan sosial, sekaligus menyusun perencanaan kolaboratif untuk penguatan kelembagaan perhutanan sosial di Kabupaten Pasaman Barat,” katanya.
Fera Wati menambahkan, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kelompok perhutanan sosial, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Ia berharap forum tersebut dapat menjadi langkah awal dalam membangun sinergi dan merumuskan langkah strategis bersama antar pemangku kepentingan untuk memperkuat kelembagaan perhutanan sosial di Pasaman Barat.
“Harapan kami, Pokja ini dapat menjadi wadah membangun kolaborasi dan kemitraan sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan peran semua pihak dalam pembangunan sektor kehutanan melalui perhutanan sosial,” tutupnya.
