“Wilayah berbukit dan berhutan ini merupakan bentang ekologis penting serta sumber penghidupan masyarakat. Hingga saat ini, Pasaman Barat sudah memiliki 19 kelompok Perhutanan Sosial dengan total izin 16.854 hektare, mencakup skema Hutan Nagari (HN), Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan saat ini sedang proses pengajuan untuk Hutan Adat,”kata Yulianto.
Untuk itu kata Yulianto dalam kesempatan ini patut mengucapkan rasa syukur karena mendapatkan dukungan untuk program Perhutanan Sosial ini dari JEMARI Sakato Sumatera Barat.
“Melalui fasilitasi JEMARI Sakato dan kordinasi erat dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Bulan Mei ini kita sudah menerbitkan SK Bupati no 100.3.3.2/281/BUP-PASBAR/2026 tahun 2026 tentang pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Kab. Pasaman Barat. Pokja PPS merupakan salah satu wadah kordinasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada proses percepatan perhutanan sosial itu sendiri,”jelasnya.
Ia berharap semua pihak yang telah di amanahkan dalam SK Bupati tentang Pokja PPS hadir dalam kegiatan hari ini.
“Sebagaimana judul yang tertera di dalam undangan yang Bapak Ibu terima, bahwa kegiatan hari ini merupakan agenda pengukuhan Pokja serta penyusunan Rencana Kerja Pokja. Artinya setelah pelaksanaan lokakarya hari ini, Pokja harusnya telah menghasilkan Rencana Kerja bersama untuk mengawal upaya Percepatan Perhutanan Sosial agar memberikan manfaat bagi Masyarakat. Dan saya berharap bisa mendapatkan informasi secara rutin terkait perkembangan dan peran Pokja PPS ini ke depan,”harapnya.
Direktur Eksekutif JEMARI Sakato Robi syafwar menyampaikan bahwa program percepatan perhutanan sosial membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar target yang telah direncanakan dapat tercapai hingga tahun 2026.
Menurutnya, terdapat tiga fokus utama dalam program tersebut, yakni penguatan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan tata kelola kelembagaan, serta membangun kolaborasi multipihak dalam pengelolaan perhutanan sosial.
