“Kami siap memberikan masukan konstruktif terhadap rencana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga ke depan pembagian peran semakin jelas dan sinergi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah semakin kuat,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mendorong pentingnya memperluas komunikasi dan kerja sama antar daerah. Menurutnya, forum ASWAKADA menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas daerah.
“Kegiatan ini bukan hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka ruang untuk saling berbagi pengalaman dan menjalin kerja sama antar daerah demi peningkatan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam sambutannya mengajak seluruh wakil kepala daerah untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan amanah sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong partisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Menurutnya, kemitraan ideal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dibangun di atas rasa saling percaya dan kesetaraan peran. Ketidakharmonisan berpotensi menimbulkan sekat birokrasi yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sinkronisasi yang efektif antara tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah guna menciptakan sinergi kerja yang produktif, sehingga mampu mempercepat kemajuan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
