Tidak mungkin vaksin diberikan jika belum pasti aman dan halalnya. Apalagi kita di Sumbar ini mayoritas Islam. Untuk ini, sudah ada komitmen antara Kemenkes dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat soal halalnya vaksin ini.
Arry Yuswandi
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar
PADANG, hantaran.co — Sebanyak 53.696 warga Sumbar ditarget sebagai penerima vaksin anticorona tahap pertama, yang rencananya akan diberikan pada November tahun ini. Pemprov Sumbar menekankan, vaksinasi adalah upaya pemerintah dalam melindungi warga agar tak mudah terpapar Covid-19.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Arry Yuswandi, menerangkan, pada tahap awal, pemberian vaksinasi anticorona diprioritaskan bagi tenaga kesehatan (nakes), serta petugas dan aparatur yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan sejumlah petugas lainnya.
“Rencananya akan dilangsungkan secara serentak di Indonesia pada November ini. Bulan depan. Tapi, untuk tanggal persisnya kami masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat,” kata Arry kepada Haluan, Senin (26/10/2020).
Arry menyebutkan, bahwa penyebaran vaksinasi tahap awal di Sumbar menyesuaikan dengan jumlah nakes dan aparatur pelayanan publik di kabupaten/kota. Namun hingga kini, pihaknya belum dapat memastikan jumlah pembagian tiap daerah. “Yang jelas, di tahap awal vaksinasi akan menyasar 53.696 orang lebih kurang,” katanya lagi.
Ia juga memastikan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat dilakukan secara gratis, karena telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Dengan demikian, kata Arry lagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bertindak sebagai penyedia vaksin bagi masyarakat. Sedangkan pemerintah daerah selaku pelaksana di lapangan, dapat menganggarkan teknis pelaksanaan melalui APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
“Tentu saja program vaksinasi ini gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, kami tekankan bahwa tidak akan mungkin vaksin diberikan hingga statusnya dipastikan aman dan halal. Apalagi kita di Sumbar ini mayoritas Islam. Lagi pula, sudah ada komitmen antara Kemenkes dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di pusat soal halal ini,” ucap Arry.
Arry juga menegaskan, bahwa pemberian vaksin merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan imunitas penguat agar tidak mudah tertular oleh virus corona.
“Vaksin itu ibarat payung di saat hujan. Vaksinasi Covid-19 ini tujuannya sama dengan program imunisasi yang lain. Soal isu yang beredar seputar vaksin, pihak Fakultas Kedokteran Unand sudah melakukan survei, dan menunjukkan 80 persen warga Sumbar mendukung vaksinasi,” ucapnya lagi.
Selain itu, Arry menjelaskan bahwa nantinya setiap orang akan diberi vaksin sebanyak dua kali dosis. Setelah vaksin pertama, seseorang akan kembali divaksin 14 hari kemudian. “Pemberiannya memang seperti itu ditetapkan,” katanya menutup.
Jangan Tergesa-gesa
Sementara itu saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang rencana pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aspek keamanan dan keefektifan vaksin harus benar-benar dipastikan.
“Keamanan itu artinya betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” ujarnya.
Jokowi meminta jajarannya agar persoalan yang menjadi salah satu perhatian utama baik masyarakat maupun pakar dan peneliti tersebut dipastikan keamanannya melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan standar-standar kesehatan.
Ia mengakui bahwa di tengah situasi pandemi saat ini, negara manapun pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk memberikan vaksinasi kepada warganya. Tapi, menurut Presiden, hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.
“Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada,” tutur Jokowi, dikutip dari laman presidenri.go.id.
Selain soal keamanan, urusan mengenai kepastian akses masyarakat terhadap distribusi vaksin tersebut apabila nantinya telah tersedia juga harus dipastikan dan direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, proses vaksinasi yang nantinya akan berjalan secara bertahap ini perlu dijelaskan dengan lebih rinci kepada masyarakat luas. Penjelasan tersebut juga mencakup soal kelompok-kelompok mana saja yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap awal.
Dalam pelaksanaannya nanti, vaksinasi tersebut akan dilakukan melalui dua skema, yakni skema gratis dan mandiri. Kepala Negara menginginkan agar masyarakat yang mendapatkan vaksin melalui skema mandiri dapat memperolehnya dengan harga yang terjangkau.
“Ini ada yang gratis, ada yang mandiri (bayar sendiri). Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau,” ucapnya lagi.
Jokowi juga sekali lagi mengingatkan jajarannya agar melibatkan sejumlah pihak termasuk ormas-ormas Islam dalam hal komunikasi publik terkait keamanan dan kehalalan vaksin yang akan diberikan. Hal tersebut selain untuk memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat, juga untuk mengantisipasi penyebaran berita-berita hoaks di berbagai platform dan media.
“Mengenai pelaksanaan vaksinasi saya minta timeline pelaksanaan ini segera diselesaikan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana, infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Saya minta detail,” ucapnya.
Terakhir, Presiden Joko Widodo juga meminta pihaknya untuk bersiap melakukan pelatihan dan simulasi baik oleh tenaga kesehatan maupun relawan yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara luas. (*)
Ishaq/Hamdani/hantaran.co
