Pesisir Selatan, hantaran.co – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Novermal menyebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk mewujudkan pasisia rancak dan bermartabat dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Hal tersebut, kata dia, dalam memaknai Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan ke-76 di tahun 2024.
Namun demikian, ia juga mengapresiasi sejumlah capaian program dan pembangunan yang dilakukan selama kepemimpinan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.
“Ya, kami apresiasi capaian program pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Rusma Yul Anwar. Tapi, masih banyak PR lagi yang mesti dituntaskan ke depannya dan itu semakin berat dikarenakan daerah kita baru saja berduka akibat bencana banjir dan longsor,” ujar Novermal.
Salah satu PR yang harus dituntaskan menurutnya adalah terkait persoalan layanan kesehatan gratis seperti BPJS dan tunggakan iuran yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat.
“Pessel belum UHC, yaitu masih banyak masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum punya kartu BPJS kesehatan, dan juga banyak bermasalah dengan tunggakan iuran bagi peserta mandiri. Sehingga, ketika mereka sakit selalu terkendala biaya berobat pada tingkat rujukan lanjutan di RSUP M Djamil atau rumah sakit lain di Padang,” kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Lebih lanjut di sektor Pertanian dan perkebunan, Novermal menyebut juga masih terdapat persoalan harga TBS yang menjadi PR bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ke depan.
“Persoalan harga TBS kelapa sawit kebun rakyat juga menjadi PR berat yang juga mesti dituntaskan. Ke depan harga TBS kita mesti sama pula dengan harga TBS kabupaten lain di Sumbar. Ada sekitar 41 ribu hektar kebun kepala sawit rakyat yang mesti dilindungi harganya. Kondisi saat ini, harga TBS Pessel selalu jauh di bawah harga pasar, dan potongan timbangan di pabrik juga tinggi,” ucapnya lagi.
Tak hanya itu, kata dia, petani di Pesisir Selatan juga masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Menurutnya, pupuk tiba tidak sesuai musim tanam.
“Dengan demikian, banyak pupuk bersubsidi dijual ke perkebunan, dan ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapatkan pupuk tersebut, dan kalaupun ada, harganya selangit. Dengan kondisi ini, banyak padi dan jagung petani tidak dipupuk, dan akhirnya panen jadi tidak maksimal,” tuturnya.
Persoalan yang tak kalah penting menurut putra Ranah Pesisir ini yakni terkait Infrastuktur pada sumber daya air, maupun jalan.
“PR infrastruktur irigasi dan jalan juga berat. Hampir semua daerah irigasi kewenangan kabupaten kini dalam kondisi rusak berat, terutama pasca bencana banjir dan longsor baru-baru ini. Tak hanya itu, disejumlah kecamatan juga masih banyak ruas jalan kewenangan kabupaten yang masih berupa jalan tanah dan rusak berat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, persoalan sosial masyarakat saat ini juga muncul di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti rentenir yang berkedok koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya, yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah dengan memfasilitasi akses kredit perbankan yang resmi dengan bunga rendah dan tanpa agunan.
“Kini masyarakat kita juga banyak terjerat bujuk rayu rentenir berkedok koperasi dan lembaga pembiayaan lainnya. Kredit dikucurkan dengan mudah tapi bunganya sangat tinggi. Ketika macet, masyarakat dikejar dan tidak jarang pula dipermalukan. Artinya, pemerintah harus memfasilitasi akses kredit perbankan dengan bunga rendah dan kalau bisa tanpa agunan,” katanya.
Selain itu menurut Novermal, persoalan norma dan ketertiban umum belakangan kembali mencuat yang bertentangan dengan adat dan budaya Minangkabau, dan bertolak belakang dengan mayoritas penduduk muslim di Pesisir Selatan.
“Kini kembali marak panggung orgen tunggal yang seronok. Seperti memindahkan diskotik ke jalanan. Bahkan, semakin parah dengan aksi sawer biduan yang sangat seksi. Tambah lagi lelang singgang ayam pakai bir. Kondisi ini sangat memalukan kita, apalagi yang menonton banyak kaum ibu-ibu dan anak-anak,” ucapnya lagi.
Novermal pun berharap menyongsong Pilkada serentak 2024 yang tinggal hitungan bulan, siapapun pemimpin Pessel ke depan harus bisa menyelesaikan tantangan dan PR tersebut.
“Harapan kita, siapapun terpilih nantinya jadi bupati periode 2024-2029, PR ini mesti jadi perhatian serius dan harus diselesaikan dengan program kerja yang komprehensif dan terukur. Jangan ada lagi yang namanya janji tinggal janji, masyarakat juga harus cerdas menentukan pilihan ke depan,” tuturnya. (Adv)
