PADANG, HANTARAN.co – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi perhatian utama adalah peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kualitas Implementasi SAKIP Tahun 2026 yang berlangsung di Padang, Rabu (10/6/2026).
Di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat terkait, Hendrajoni menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar instrumen administratif ataupun kewajiban penyusunan dokumen evaluasi tahunan. Lebih dari itu, SAKIP merupakan alat ukur yang menentukan sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Implementasi SAKIP harus menjadi budaya kerja seluruh perangkat daerah. Fokus kita bukan hanya memenuhi dokumen penilaian, tetapi memastikan setiap program yang dijalankan menghasilkan dampak yang terukur bagi masyarakat,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, masih terdapat anggapan bahwa urusan SAKIP hanya menjadi tanggung jawab tim teknis atau pejabat perencana di masing-masing OPD. Pola pikir tersebut harus segera diubah karena keberhasilan akuntabilitas kinerja hanya dapat dicapai apabila seluruh unsur organisasi memiliki pemahaman dan komitmen yang sama.
“Pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP tidak boleh hanya dibebankan kepada Tim SAKIP Kabupaten maupun Kasubag Perencana. Ini merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” katanya.
Dalam arahannya, Hendrajoni meminta seluruh OPD menyusun sasaran dan indikator kinerja yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Indikator yang disusun harus realistis, terukur, serta mampu menggambarkan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
