Salah seorang PPPK paruh waktu yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat khawatir tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang hari raya. Namun kekhawatiran itu sirna ketika kabar pencairan gaji datang.
“Alhamdulillah, tidak jadi kami kurban perasaan. Gaji keluar tepat sehari sebelum hari raya,” ujarnya sambil tersenyum.
Kalimat sederhana itu menggambarkan perasaan banyak tenaga pendidikan yang selama beberapa bulan terakhir harus bersabar menghadapi ketidakpastian. Ada yang menunda membayar kebutuhan rumah tangga, ada pula yang harus mengatur pengeluaran sehemat mungkin agar tetap bisa bertahan hingga gaji cair.
Nalfira menjelaskan, keterlambatan pembayaran bukan disebabkan kelalaian administrasi ataupun kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap para guru dan tenaga kependidikan. Persoalan muncul akibat adanya perubahan regulasi yang mengatur sumber pendanaan honorarium PPPK paruh waktu.
Sebelumnya, honorarium PPPK paruh waktu dibayarkan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Namun setelah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026, dana BOSP tidak lagi dapat digunakan untuk membiayai gaji ASN, termasuk PPPK paruh waktu.
