AGAM, HANTARAN.Co – Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari usulan Dinsos Agam, para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) saat ini gencar melaksanakan asesmen langsung terhadap calon penerima Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Asesmen dilakukan secara door-to-door kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial PKH dan program Sembako. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bantuan pemberdayaan ekonomi yang akan disalurkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam proses asesmen, pendamping sosial PKH melakukan wawancara dan pengamatan langsung guna memetakan profil keluarga, potensi usaha, minat, bakat, hingga kebutuhan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha produktif.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam mengatakan, program PPSE dirancang sebagai langkah strategis untuk mendorong masyarakat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial dan beralih menjadi pelaku usaha yang mandiri.
“Kita ingin bansos ini menjadi jembatan menuju kemandirian. Melalui asesmen yang dilakukan oleh pendamping PKH, kita bisa mengetahui modal usaha apa yang paling cocok dan dibutuhkan oleh calon penerima PPSE, sehingga program ini benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan mereka,” ujarnya.
Menurutnya, asesmen menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap bantuan yang diberikan mampu mendukung usaha yang sesuai dengan potensi masing-masing keluarga penerima manfaat.
Dinsos Agam Genjot Asesmen PPSE
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah mengubah pola pikir masyarakat dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang produktif dan berkelanjutan.
Pendamping sosial PKH memiliki peran penting dalam proses tersebut karena dinilai paling memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan. Melalui asesmen, mereka mengidentifikasi jenis usaha yang potensial dikembangkan di masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perdagangan hingga industri rumah tangga.
Selain itu, petugas juga melakukan analisis terhadap kebutuhan sarana dan prasarana usaha serta menilai kesiapan mental calon penerima bantuan dalam mengelola usaha secara mandiri.
“Program ini tidak hanya memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga membangun komitmen masyarakat untuk berkembang dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial reguler di masa mendatang,” tambahnya.
Dinsos Agam berharap sinergi antara pemerintah daerah, pendamping sosial PKH, dan masyarakat dapat mendukung kelancaran pelaksanaan asesmen PPSE. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan modal usaha agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Agam optimistis upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis potensi masyarakat. (h/dpt)
