Dalam pertemuan tersebut, Hendrajoni didampingi Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Zainal Arifin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dr. Syahrizal Antoni, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ilham Rahmadsyah Putra.
Rombongan Pemkab Pesisir Selatan diterima langsung oleh jajaran Kementerian Sosial RI, termasuk Staf Ahli Menteri Sosial dan Kepala Pusdatin Kemensos RI. Pertemuan itu membahas langkah strategis terkait integrasi data masyarakat penerima bantuan sosial dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hendrajoni menilai validitas data menjadi kunci penting dalam keberhasilan program UHC. Menurutnya, data yang akurat akan memastikan bantuan iuran jaminan kesehatan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain memperkuat integrasi data, Pemkab Pesisir Selatan juga terus melakukan evaluasi terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat, termasuk memastikan status peserta tetap aktif agar pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan administrasi.
“Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi terkendala persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Ini yang terus kita benahi,” ucapnya lagi.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah hingga pemerintah nagari ikut mengambil peran aktif dalam mendukung percepatan capaian UHC. Pendataan masyarakat, sosialisasi program, hingga pengawasan di lapangan dinilai menjadi faktor penting agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Menurut Hendrajoni, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Karena itu, Pemkab Pesisir Selatan akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
