Dari perspektif psikologis, Zakwan menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, luka yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan emosional.
“Pendampingan psikologis menjadi kunci agar korban bisa bangkit. Dukungan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi juga sangat menentukan proses pemulihan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Ns. Yenny Mardawati, mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2026, kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Payakumbuh tergolong minim. Tercatat, pihaknya menangani lima kasus, terdiri dari satu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan empat kasus penelantaran.
Menurutnya, meningkatnya keterbukaan informasi di era media sosial turut mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan, sekaligus memahami konsekuensi hukum bagi pelaku pelanggaran.
Ia juga menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh terus memperkuat layanan melalui UPTD PPA, yang mencakup pengaduan, layanan medis dan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, perlindungan dan keamanan, hingga reintegrasi dan pemberdayaan korban.
“UPTD PPA tidak hanya hadir saat kasus terjadi, tetapi juga aktif dalam upaya pencegahan. Kami ingin memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh, mulai dari penanganan hingga pemulihan dan pemberdayaan,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, organisasi wanita, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berpihak pada perempuan di Kota Payakumbuh.
