Bupati menjelaskan, penataan nagari merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui penataan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing nagari.
“Peran wali nagari sangat strategis. Mereka harus mampu mengelola anggaran, membangun infrastruktur, serta menggali potensi nagari untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam situasi keterbatasan fiskal saat ini, Welly juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang disiplin, transparan, dan inovatif. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, mengingatkan para penjabat wali nagari agar mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat serta mengelola dana desa secara akuntabel.
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Fatrizon, yang menekankan pentingnya pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan nagari. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengukur capaian pembangunan.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Pasaman, unsur Forkopimca, anggota DPRD, para kepala OPD, camat, wali nagari, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Momentum ini diharapkan menjadi energi baru dalam mendorong terwujudnya program “Pasaman Bangkit” di tingkat nagari.
