Meski demikian, evaluasi masih menemukan sejumlah catatan, terutama terkait penjenjangan atau cascading kinerja yang belum sepenuhnya selaras antara sasaran strategis daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat perangkat daerah.
Menurut Rida, penyelarasan tersebut menjadi kunci agar setiap program yang dibiayai APBD benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
Menghadapi evaluasi berbasis AI, Payakumbuh dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik. Berdasarkan hasil survei Pusat Studi Tata Kelola dan Reformasi Administrasi Universitas Indonesia (UI-CSGAR), Payakumbuh menempati peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam aspek kesiapan dokumen dan dukungan teknis.
Kondisi itu membuka peluang bagi Payakumbuh menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan evaluasi SAKIP berbasis AI.
Pemanfaatan teknologi AI sebagai Decision Support System diproyeksikan mampu mempercepat proses telaah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah dari sebelumnya membutuhkan waktu hingga dua pekan menjadi sekitar dua hingga tiga hari. Percepatan tersebut diharapkan menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis data.
Untuk mendukung kesiapan tersebut, seluruh perangkat daerah diminta menuntaskan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP paling lambat 30 Juni 2026, melakukan standardisasi dokumen kinerja dalam format PDF Text, serta mempercepat penyempurnaan aplikasi E-SAKIP Kota Payakumbuh agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi.
Rida menegaskan bahwa tujuan utama penguatan SAKIP bukan semata-mata mengejar peningkatan nilai evaluasi, melainkan memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
