Pelayanan kesehatan juga diperkuat melalui Puskesmas Koto Tinggi yang menjadi pusat koordinasi layanan. Seorang bidan ditempatkan di hunian sementara, sementara keberadaan puskesmas pembantu (Pustu) memastikan masyarakat tetap mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar.
“Seluruh pelayanan kesehatan tetap berjalan. Di hunian sementara ada bidan yang ditugaskan dan wilayah tersebut juga terjangkau oleh Pustu,” jelasnya.
Di tengah kondisi darurat, Dinas Kesehatan juga memastikan seluruh puskesmas di wilayah terdampak tetap beroperasi normal. Dengan demikian, pelayanan rutin seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, pelayanan ibu dan anak, hingga pengobatan penyakit umum tidak terhenti meski bencana masih berlangsung.
Namun, menjaga kesehatan pengungsi bukan hanya soal membuka layanan pengobatan. Pascabencana, berbagai penyakit berpotensi muncul akibat perubahan lingkungan. Diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga penyakit kulit menjadi ancaman yang harus diantisipasi sejak dini.
Untuk itu, petugas surveilans kesehatan melakukan pemantauan setiap hari terhadap kondisi kesehatan masyarakat di lokasi pengungsian. Setiap kasus dicatat dan dianalisis sebagai langkah deteksi dini agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB).
Perhatian juga diberikan terhadap kualitas lingkungan pengungsian. Fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) dipastikan memenuhi standar kesehatan sehingga risiko penyebaran penyakit akibat sanitasi yang buruk dapat ditekan.
Di sisi lain, kebutuhan logistik kesehatan hingga kini masih terpenuhi. Persediaan obat-obatan dan alat kesehatan dinilai mencukupi. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa perlengkapan kesehatan serta makanan tambahan bagi bayi, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
