Bukittinggi, HANTARAN.Co — Gagasan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang dipaparkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat mendapat sambutan positif dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, bahkan langsung menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkaji dan menindaklanjuti berbagai peluang yang dinilai dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
Arahan tersebut disampaikan Mahyeldi usai mendengarkan pemaparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, H. M. Rifki, di hadapan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan OPD di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6).
Menurut Mahyeldi, sepuluh gagasan yang dipresentasikan tidak boleh berhenti sebatas konsep. Seluruhnya dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan haji dan umrah, sekaligus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Sumatera Barat.
Baca juga : Perkuat Ekosistim Ekonomi Haji, Kemenhaj Sumbar Gandeng Pemprov Lahirkan Program Inovasi
“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumatera Barat. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Salah satu gagasan yang mendapat perhatian Gubernur ialah penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah di kawasan Sumatera bagian tengah. Menurutnya, jika jemaah asal Provinsi Riau dan Jambi dapat memanfaatkan Embarkasi Padang, biaya perjalanan jemaah berpotensi lebih efisien sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi Sumatera Barat.
Mahyeldi menilai peluang tersebut juga harus diiringi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas jalan tol Padang–Pekanbaru. Infrastruktur yang baik, katanya, akan memperkuat akses layanan haji dan umrah sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Selain itu, ia melihat pengembangan ekosistem ekonomi haji dapat membuka ruang baru bagi pemberdayaan UMKM, pengembangan Kampung Haji, penguatan program tabungan haji sejak usia dini, hingga penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada pelayanan haji dan umrah.
Menurut Mahyeldi, berbagai peluang tersebut perlu dipersiapkan sejak sekarang agar Sumatera Barat mampu mengambil manfaat dari besarnya aktivitas penyelenggaraan haji dan umrah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Gubernur Siapkan Langkah Konkret Wujudkan Ekosistem Ekonomi Haji
Untuk mempercepat realisasi berbagai gagasan tersebut, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai koordinator tim lintas OPD. Tim tersebut bertugas mengkaji setiap usulan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Ia juga meminta Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat menjadi bagian dari tim tersebut agar pembahasan setiap program dapat dilakukan secara terpadu bersama OPD terkait.
Selain pembentukan tim, Mahyeldi mendorong agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi untuk menjajaki peluang kerja sama pengembangan layanan haji dan umrah melalui Embarkasi Padang.
“Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat agar program-program ini dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah kabupaten dan kota, serta berbagai pemangku kepentingan mampu melahirkan langkah-langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, ketika seluruh potensi tersebut dikelola secara kolaboratif, penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi jemaah, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi syariah, serta membuka peluang pembangunan baru bagi Sumatera Barat. (*)
