PAYAKUMBUH, HANTARAN.CO — Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat. Hal itu disampaikannya saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Senin (30/3/2026).
Menurut Wirman, pelaksanaan musrenbang yang dimulai dari tingkat kelurahan hingga kota patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya menghadirkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel.
“Musrenbang ini menjadi ruang penting dalam merumuskan arah pembangunan yang benar-benar menyerap aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya hadir sebagai lembaga legislasi, tetapi juga aktif mengawal proses perencanaan melalui berbagai jalur, seperti musrenbang, reses, hingga rapat dengar pendapat. Langkah itu dilakukan agar setiap suara masyarakat dapat terakomodasi sejak tahap awal penyusunan kebijakan.
Dari hasil penjaringan aspirasi tersebut, DPRD mencatat sejumlah isu strategis yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan budaya.
Selain itu, persoalan ekonomi masyarakat juga menjadi sorotan serius. Keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, hingga belum optimalnya pengembangan UMKM dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam RKPD mendatang.
Tak hanya itu, isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga masuk dalam daftar prioritas yang harus segera dibenahi.
Wirman menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan diserahkan sebagai bahan utama dalam penyusunan RKPD 2027.
“Pokir DPRD jangan hanya menjadi dokumen pelengkap, tetapi harus diterjemahkan secara konkret dalam program prioritas dan kebijakan anggaran,” ucapnya.
Ia menilai tema RKPD 2027 yang mengusung transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah tepat. Namun demikian, ia mengingatkan agar perencanaan tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
DPRD juga mendorong adanya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar setiap program pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Yang kita harapkan, setiap rencana yang disusun bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi bukti kehadiran pemerintah di tengah kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (*)
