PAYAKUMBUH, HANTARAN.CO – DPRD Kota Payakumbuh meminta pemerintah daerah memastikan peningkatan belanja dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Di saat yang sama, Pemko juga didorong memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, usai Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (26/8/2026).
Wirman mengatakan, Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekaligus memastikan program pemerintah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” kata Wirman.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026 yang diajukan Pemko Payakumbuh, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp139,45 miliar. Sementara belanja daerah bertambah Rp134,58 miliar dan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA mengalami penurunan Rp1,86 miliar.
Menurut Wirman, fraksi-fraksi DPRD pada prinsipnya mengapresiasi rancangan perubahan APBD tersebut. Namun, peningkatan kemampuan anggaran harus diikuti dengan pengelolaan yang lebih efektif, terukur dan berorientasi pada hasil.
Salah satu perhatian DPRD adalah penguatan PAD. Tambahan dana transfer dari pemerintah pusat dinilai perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, bukan justru membuat daerah semakin bergantung terhadap transfer.
DPRD meminta Pemko mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah dengan tetap menjaga iklim usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengelolaan aset daerah serta profesionalisme Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga dinilai perlu terus diperkuat.
“Tambahan dana transfer harus menjadi pemacu bagi kita untuk memperbaiki tata kelola pendapatan dan membangun kemandirian fiskal daerah secara bertahap,” ujarnya.
