Sejak 12 Maret 2026, Wakil Bupati bersama tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) telah turun langsung ke lokasi guna melakukan monitoring. Dalam kunjungan tersebut, investor juga disarankan menyesuaikan desain bangunan agar tidak menimbulkan polemik.
Situasi memuncak pada 18 April 2026 ketika isu tersebut viral dan memicu beragam reaksi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan bahkan menggelar rapat pada 21 April 2026 dan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk segera menyikapi persoalan tersebut.
Kepala Badan Kesbangpol Pessel, Marzan, menyebutkan bahwa pihaknya bersama tim langsung turun ke lapangan sehari setelahnya untuk melakukan klarifikasi. Pemerintah daerah juga menggelar rapat koordinasi lintas instansi pada 23 April 2026, melibatkan camat dan wali nagari di kawasan Mandeh.
“Pada 24 April, kami mengundang Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ampang Pulai dan tokoh masyarakat. Mereka pada prinsipnya mendukung investasi, namun meminta agar ornamen bangunan disesuaikan dengan kearifan lokal,” kata Marzan.
Selain itu, masyarakat juga menyatakan tidak mendukung rencana aksi demonstrasi yang sempat beredar. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan langsung kepada pihak investor melalui kuasa hukumnya.
Respons positif pun datang dari pihak perusahaan. Pada 26 April 2026, investor menyatakan kesediaannya untuk mengakomodasi permintaan masyarakat dengan mengubah ornamen bangunan agar lebih selaras dengan nilai-nilai lokal.
Sebagai langkah awal, bangunan tersebut kini telah ditutup sementara sambil menunggu proses renovasi. Investor juga dijadwalkan akan bertemu dengan ninik mamak dan tokoh masyarakat setempat guna memperkuat komunikasi dan membangun kesepahaman.
