Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menegaskan bahwa regulasi Pemilu telah menjamin hak yang sama bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas.
“Kelompok disabilitas tidak hanya memiliki hak pilih, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penyelenggara, pengawas, bahkan peserta Pemilu dan Pilkada,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Nurmaidi, memaparkan pentingnya pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar kelompok disabilitas tidak terpinggirkan dalam proses demokrasi.
Menurutnya, ada tiga langkah konkret yang harus dilakukan. Pertama, memastikan data pemilih disabilitas selalu diperbarui secara valid. Kedua, menindaklanjuti setiap aduan masyarakat. Ketiga, melibatkan organisasi disabilitas dalam pengawasan partisipatif.
“Kami juga mengundang berbagai pihak, mulai dari KPU, cabang dinas pendidikan, kepala SLB, hingga organisasi penyandang disabilitas, agar pengawasan ini berjalan lebih komprehensif,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Subbagian Pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan, Ashari, berharap forum diskusi semacam ini mampu membuka perspektif baru bagi pengawas Pemilu.
“Kami perlu mendengar langsung pengalaman dan masukan dari luar. Dengan berbagi, kami bisa mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki untuk Pemilu ke depan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan KPU Pesisir Selatan, unsur pendidikan dari Cabang Dinas Wilayah VII Sumatera Barat, serta jaringan sekolah luar biasa (SLB) dan organisasi penyandang disabilitas.
Dengan berbagai masukan yang mengemuka, harapan akan terwujudnya Pemilu yang lebih inklusif di Pesisir Selatan semakin menguat di mana setiap warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya secara adil, nyaman, dan bermartabat.
