PADANG, HANTARAN.Co — Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp2,6 triliun yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi Sumatra Barat dan 19 kabupaten/kota mulai memasuki tahap pelaksanaan. Sejumlah proyek fisik, mulai dari perbaikan jalan, jembatan, hingga infrastruktur pengairan, kini telah memasuki proses kontrak dan pengerjaan di lapangan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, mengatakan seluruh daerah di Sumbar telah menerima alokasi tambahan TKD tersebut secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Per 30 April lalu, alokasi tambahan TKD untuk Sumbar dan 19 kabupaten/kota sudah diterima masing-masing daerah. Saat ini sebagian kegiatan sudah memasuki proses kontrak dan pelaksanaan,” ujar Rosail , Jumat (19/6/26).
Baca juga : Kloter Pamungkas Tiba di Padang, Pemulangan Jemaah Haji Debarkasi Padang Tuntas
Dari total Rp2,6 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat, sekitar Rp534 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Sumbar. Sementara sisanya dibagikan kepada 19 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
Tambahan dana tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pemulihan pascabencana yang melanda Sumbar dalam beberapa waktu terakhir. Penggunaannya diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah.
Rosail menjelaskan, secara umum dana tersebut dapat digunakan untuk empat sektor utama, yakni kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi infrastruktur terdampak bencana, rekonstruksi atau pembangunan kembali fasilitas yang rusak, serta program mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.
Sementara bagi daerah yang tidak terdampak langsung oleh bencana, seperti Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Solok Selatan, tambahan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur publik.
Tambahan TKD Rp2,6 Triliun untuk Sumbar Sudah Cair
Menurut Rosail, seluruh pemerintah daerah di Sumbar telah mengintegrasikan tambahan dana tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Prosesnya diawali dengan pemetaan kebutuhan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berdasarkan usulan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selanjutnya, usulan tersebut dibahas dan ditetapkan menjadi daftar program pemanfaatan tambahan TKD sebelum dimasukkan ke dalam APBD melalui mekanisme perubahan peraturan kepala daerah.
“Semua daerah sudah menyerap alokasi tersebut ke dalam APBD masing-masing. Jadi sekarang fokusnya sudah masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan,” katanya.
Di tingkat Pemerintah Provinsi Sumbar, sebagian besar alokasi dana diarahkan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan provinsi.
Beberapa di antaranya adalah perbaikan ruas jalan Padang Lua–Manggopoh, rehabilitasi jalan provinsi di ratusan titik, pembangunan dan perbaikan jembatan, normalisasi sungai, rehabilitasi daerah irigasi, hingga peningkatan jaringan pengairan pertanian.
Karena itu, sebagian besar anggaran dikelola oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi pekerjaan umum dan penanganan infrastruktur, seperti Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR), Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDA-BK), Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Rosail berharap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terutama dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana di masa depan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan seluruh program berjalan tepat waktu dan tepat sasaran sehingga manfaat dari tambahan dana yang diberikan pemerintah pusat benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (h/fzi).
