Saat ini, Pemko mencatat adanya antrean 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), 70 administrator, dan 263 pengawas.
“Keterbatasan anggaran pada 2026 membuat kita hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. Namun, melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator,” urai Dafrul.
Inovasi efisiensi dari Payakumbuh ini sejalan dengan arahan pusat. Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Irawati, menjelaskan bahwa paradigma pengembangan ASN kini bergerak dari pendidikan formal menuju pembelajaran empiris yang terhubung langsung dengan pekerjaan, seperti mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan.
Langkah cepat Payakumbuh juga menuai apresiasi dari tingkat provinsi. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumatra Barat, Youlius Honesti, menyebut Payakumbuh sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada 2026 ini.
Pemko Payakumbuh menargetkan implementasi RPL untuk jenjang administrator dapat terealisasi secara maksimal pada 2027, memanfaatkan masa relaksasi aturan yang berlaku hingga 2028.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar ASN bersertifikat, tetapi mereka yang berintegritas dan memiliki kemampuan nyata membawa Payakumbuh mencapai kemajuan,” pungkas Zulmaeta.
