Maigus juga menekankan pentingnya menjaga standar operasional seluruh dapur MBG, mulai dari mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional. Evaluasi pelaksanaan program, lanjutnya, perlu dilakukan secara berkala agar penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal.
Hingga saat ini, sebanyak 72 SPPG atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG telah beroperasi di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan seluruh kebutuhan SPPG dapat terpenuhi sebelum akhir tahun 2026.
“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota sehat dan kota pintar, sekaligus mendukung Program Unggulan Padang Juara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD APPMBGI Sumatera Barat, M. Sayuti, menyatakan kesiapan organisasinya menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Padang dalam membangun sistem pengelolaan MBG yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Kami menargetkan Padang menjadi kota percontohan pengelolaan Program MBG di Sumatera Barat bahkan tingkat nasional. Untuk itu, APPMBGI mengusulkan terjalinnya nota kesepahaman dengan Pemko Padang agar pembagian peran, target, dan tanggung jawab seluruh pihak lebih jelas,” ujar Sayuti.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Sri Kurniayati, Kepala Dinas Perdagangan Fizlan Setiawan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Alfiadi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Teddy Antonius, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Fadelan Fitra Masta, serta Kepala Dinas Pertanian Yoice Yuliani.
