Ia menyebut Kecamatan Pauh dan Kuranji menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian dalam penyediaan air bersih.
Selain SPAM Unand, Fadly juga menyoroti rencana pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Proyek tersebut menghadapi keterbatasan lahan karena dari kebutuhan sekitar 13.000 meter persegi, lahan yang tersedia saat ini baru sekitar 8.175 meter persegi.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” katanya.
Terkait keterbatasan lahan, BPBPK Sumbar akan melakukan pengujian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia seluas 8.175 meter persegi. Pembangunan tersebut diketahui mendapat dukungan dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
Dorong Pembangunan TPST RDF
Selain persoalan air bersih, Pemko Padang juga meminta dukungan BPBPK Sumbar untuk mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Fadly menyebut RDF menjadi salah satu pilihan strategis dalam pengelolaan sampah karena sampah yang telah diolah dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif.
Keberadaan industri semen di Kota Padang juga dinilai menjadi peluang untuk memanfaatkan hasil olahan RDF sebagai bahan bakar.
