PADANG,hantaran.co — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Covid-19 Nasional, Doni Monardo, meminta seluruh warga Indonesia, termasuk para perantau asal Minangkabau, untuk menaati keputusan pemerintah terkait pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini. Sebab berkaca pada tahun lalu, kasus Covid-19 melambung usai Lebaran dirayakan.
Hal itu disampaikan Jenderal Bintang Tiga asal Sumbar itu, usai mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) untuk menjalani sejumlah agenda kerja di Sumbar. Termasuk mengevaluasi mitigasi kebencanaan di wilayah pesisir pantai Sumbar, yang memiliki potensi tinggi kejadian gempa bumi dan tsunami.
“Keputusan pemerintah pusat, mudik itu dilarang. Pulang kampung itu dilarang. Basaba wak dulu. Basaba Covid iko alun abih laih. Alun ilang. Jadi, ya, masyarakat yang ada di rantau jangan pulang dulu. Untuk tahun ini, mari Lebaran dengan virtual lagi, bersilaturahmi menggunakan teknologi. Jangan pulang kampung,” kata Doni, Rabu (14/4/2021).
Doni mengatakan, keputusan pemerintah melarang mudik karena berkaca pada Lebaran tahun lalu, yang berdampak terhadap peningkatan kasus positif Covid-19. Selain itu, katanya, hal yang juga menjadi kekhawatiran adalah keterisian rumah sakit (RS) yang hampir penuh akibat penambahan kasus setelah Lebaran.
Doni menambahkan, meski di sejumlah provinsi termasuk Sumbar mengalami penurunan kasus positif, namun Covid-19 belum hilang dan masih berpotensi menular. Bahkan, secara global Badan Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 kembali mengkhawatirkan karena terjadi gelombang ketiga wabah virus corona di sejumlah negara.
Doni menyebutkan, bagi perantau yang masih nekat untuk mudik saat Lebaran, akan berisiko fatal. Ia memisalkan, jika nanti saat bersilaturahmi terjadi penularan kepada kelompok rentan seperti warga lanjut usia (lansia) atau yang memilki komorbid di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan dan rumah sakit, tentu akan berujung sangat fatal.
“Covid-19 ini wabah membahayakan. Saya sudah pernah merasakan betapa ganasnya. Kalau terlambat mendapatkan tindakan medis, akan berujung fatal. Kalau kita sayang dengan bangsa kita, sayang dengan keluarga kita, maka bersabar jangan pulang kampung dulu,” ujarnya lagi.
Selain itu Doni mengingatkan, agar Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan regulasi seperti peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota terkait pengawasan dan pelarangan mudik tahun ini. Termasuk, mengatur sanksi-sanksi bagi perantau yang masih memaksakan diri untuk mudik.
Doni sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik lebaran Idulfitri. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 yang melarang operasi seluruh moda transportasi publik selama mudik sejak 6 hingga 17 Mei.
Kesiapsiagaan Bencana
Doni menyebutkan, pada Kamis ini, Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan rapat evaluasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Rapat tersebut diagendakan berlangsung di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain penanganan Covid-19, kunjungan Doni ke Sumbar juga akan membahas kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga, khususnya yang berada di kawasan pantai barat Pulau Sumatra, terkait kesiapsiagaan akan bahaya ancaman gempa dan tsunami.
“Kita mau melakukan evaluasi juga tentang kesiapsiagaan warga Sumbar dan pemerintah daerah yang berada di kawasan pesisir pantai, terkait kesiapan dalam mengantisipasi potensi ancaman utamanya,” ujarnya.
Doni menambahkan, pesisir pantai di Sumbar memiliki risiko yang cukup tinggi terjadinya bencana, karena terdapat pertemuan lempeng di bagian selatan Kepulauan Mentawai. Menurutnya, jika lempeng tersebut mengalami pergeseran, maka akan berdampak kepada masyarakat di kawasan pesisir pantai, baik di Sumbar atau provinsi lainnya.
Sementara itu, saat meninjau penanam pohon pinago di Kota Pariaman pada hari yang sama, Doni meminta pemerintah daerah agar terus memberikan edukasi dan pelatihan kedaruratan bagi masyarakat dalam meminimalisir dampak dari bencana. Sehingga, masyarakat tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah saat terjadi gempa atau bencana lainnya.
Selain itu ia juga mengajak warga untuk menjaga dan merawat lingkungan, terutama pohon-pohon yang berada di kawasan pantai, yang akan membantu upaya mitigasi bencana. “Dalam mitigasi bencana ini, bukan sebarapa banyak pohon yang kita tanam, tetapi seberapa banyak pohon yang hidup,” kata Doni lagi.
Di saat yang sama, Wali Kota Pariaman Genius Umar menyebutkan, penaman pohon pinago di kawasan pantai merupakan salah satu dari program mitigasi bencana. Penanaman pohon tersebut bahkan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu.
“Kita menyampaikan kepada masyarakat kalau pohon pinago ini adalah salah satu sarana pendukung mitigasi alam. Ini berfungsi sebagai pohon pelindung yang bisa memberikan kesejukan dan memberikan keindahan, serta juga bisa menahan abrasi dan menahan laju ombak jika terjadi tsunami,” katanya. (*)
Taufiq/hamdani/hantaran.co
Komentar