BUKITTINGGI, hantaran.co–Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Bukittinggi Peduli, melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Bukittinggi, Senin (23/8). Orasi yang dilakukan itu guna menyikapi kondisi terkini di Kota Bukittinggi, salah satunya intervensi partai yang mengancam stabilitas politik.
Usai penyampaian orasi, beberapa orang perwakilan Aliansi Bukittinggi Peduli melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Bukittinggi Herman Sofyan, didampingi Wakil Ketua Nur Hasra, dan sejumlah anggota DPRD lainnya di ruang sidang Kantor DPRD.
Koordinator lapangan Aliansi Bukittinggi Peduli, Deni Satriadi, dalam orasi tertulisnya menyampaikan, sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi dilantik pada Februari 2021, masyarakat Kota Bukittinggi sangat menantikan gebrakan dan program kerja dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Namun hingga sekarang, bukannya program kerja yang direalisasikan tapi malah kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan janji, visi dan misi kepala daerah. Akibatnya, rakyat Bukittinggi sangat kecewa dengan segala kebijakan-kebijakan tersebut.
“Janji politik Wali Kota-Wakil Wali Kota untuk mensejahterakan pedagang dengan mencabut Perwako 40/41 tahun 2018, ternyata membuat semua orang geleng kepala. Hal ini karena Perwako 40/41 itu bukannya dicabut tapi direvisi. Hal ini jelas tidak sesuai dengan janji politik yang disampaikan,” kata Deni.
Menurutnya, ada beberapa poin dan catatan yang menjadi aspirasi dari Aliansi Bukittinggi Peduli untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi. Diantaranya adalah segera cabut Perwako 40/41 tahun 2018, bukan direvisi. Stop kriminalisasi dan selamatkan demokrasi Kota Bukittinggi. Lawan setiap upaya pembungkaman terhadap nalar dan suara kritis rakyat Bukittinggi.
Terkait dengan status quo pimpinan DPRD Kota Bukittinggi ujar Deni, jangan paksakan ke hendak partai pemenang pemilu demi hasrat kekuasaan yang bisa mengancam stabilitas politik dan legislatif Kota Bukittinggi.
“Berbagai orasi yang kami sampaikan ini sebagai bentuk kekecewaan Aliansi Bukittinggi Peduli terhadap kebijakan Pemko Bukittinggi,” ucapnya.
Salah seorang perwakilan Aliansi Bukittinggi Peduli Ivan Haikel menyampaikan, kedatangan warga ke kantor DPRD untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini di Kota Bukittinggi. Menurutnya, Aliansi Bukittinggi Peduli merasa kecewa dengan segala kebijakan-kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Kami mendatangi DPRD bukan untuk demo, tapi menyampaikan aspirasi, dan kritikan terkait dengan kebijakan Wali Kota. Kami cuma mengkritik bukan menghujat. Aksi yang kami lakukan ini sebagai bentuk kecintaan kami terhadap Kota Bukittinggi,” ujar Ivan Haikel.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Herman Sofyan mengatakan, aspirasi yang disampaikan Aliansi Bukittinggi Peduli tersebut akan dibawa dalam rapat gabungan dan internal DPRD. Nantinya aspirasi ini akan diteruskan kepada Wali Kota Bukittinggi.
“Kami akan tampung aspirasi dari Aliansi Bukittinggi Peduli ini dan akan menindaklanjutinya. Kami juga akan kawal aspirasi tersebut. Apa yang menjadi masukan dalam pertemuan ini akan disampaikan dalam rapat internal DPRD dan kemudian diteruskan ke Wali Kota,” ujar Herman Sofyan.
(Gatot/Hantaran.co)
Komentar