Meski demikian, kritik tajam datang dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik, Prof. Dr. Rodi Chandra, menilai kegiatan tersebut tidak relevan dengan kondisi keuangan daerah saat ini yang menuntut efisiensi dan ketepatan prioritas.
“Ini tidak tepat. Anggaran daerah sedang tidak baik-baik saja, sehingga harus difokuskan pada program prioritas. Pertanyaannya, apa urgensi studi banding ini dan sejauh mana manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat?” ujarnya kepada wartawan, Jumat (1/5/2026).
Ia juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam mengontrol kegiatan serupa ke depan. Menurutnya, izin tidak seharusnya diberikan secara longgar tanpa mempertimbangkan urgensi dan dampak nyata bagi masyarakat nagari.
“OPD terkait harus lebih tegas. Jangan mudah memberikan izin jika kegiatan tersebut tidak mendesak dan tidak memberi dampak langsung bagi pembangunan nagari,” katanya.
Polemik ini menjadi cerminan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik masih menjadi tuntutan utama masyarakat. Di tengah kondisi fiskal yang menantang, publik berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan prioritas masyarakat.
