PADANG, HANTARAN.co — Kelangkaan solar subsidi yang terus berulang di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Antrean panjang truk terlihat hampir setiap hari di sejumlah SPBU, terutama di kawasan jalan lintas utama seperti Bypass Padang dan Teluk Bayur. Bahkan, tidak sedikit sopir yang harus mengantre hingga dini hari demi mendapatkan bahan bakar bersubsidi tersebut.
Pakar Ekonomi dari UIN Imam Bonjol Padang, Huriyatul Akmal, menilai persoalan kelangkaan solar bukan semata-mata masalah teknis distribusi, melainkan menyangkut tata kelola dan integritas dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
“Kelangkaan solar bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi masalah tata kelola dan integritas. Selama sistem subsidi masih longgar dan disparitas harga dibiarkan menganga, antrean truk akan terus menjadi pemandangan sehari-hari, termasuk di Sumbar,” ujarnya, Minggu (7/6/2026).
Menurutnya, penindakan hukum yang dilakukan selama ini cenderung bersifat sporadis dan belum menyentuh akar persoalan. Setiap kali terjadi kelangkaan, aparat melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan solar subsidi. Namun, setelah situasi mereda, praktik serupa kembali terulang.
“Masalah solar ini seakan tidak pernah selesai. Solar langka, lalu ada penindakan dan penangkapan. Setelah situasi dingin, praktik yang sama muncul lagi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sopir angkutan dan nelayan, tetapi juga menjalar ke masyarakat luas,” katanya.
Huriyatul menegaskan pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk melacak distribusi solar subsidi karena seluruh data telah tercatat secara digital. Mulai dari jumlah solar yang dikirim ke SPBU hingga volume yang dibeli masyarakat dapat diketahui melalui sistem yang ada.
“Sebetulnya pemerintah sudah tahu ke mana perginya solar subsidi itu. Sekarang semuanya tercatat secara digital. Berapa yang dikirim ke masing-masing SPBU dan berapa yang dibeli masyarakat dapat dilacak dengan mudah. Persoalannya, sampai kapan pemerintah dan alur distribusi ini mau bermain kucing-kucingan,” ujarnya.
