Ia mencontohkan kasus penyalahgunaan solar subsidi yang beberapa waktu lalu berhasil diungkap di Kota Padang. Menurutnya, aparat dan pihak terkait seharusnya mampu menelusuri lebih jauh jalur distribusi solar tersebut hingga ke pengguna akhirnya.
Salah satu hal yang menurutnya masih menjadi misteri adalah bagaimana solar subsidi bisa masuk ke lokasi-lokasi tambang ilegal yang berada jauh di tengah kawasan hutan. Padahal, alat berat seperti ekskavator yang beroperasi di lokasi tersebut membutuhkan pasokan BBM dalam jumlah besar.
“Solar itu bisa sampai ke tengah rimba tempat tambang-tambang liar yang bahkan baru-baru ini mengalami longsor dan merenggut sembilan nyawa. Untuk mengisi tangki ekskavator yang jumlahnya mungkin ratusan. Pemerintah daerah tahu, aparat juga tahu, tetapi kenapa tidak bisa ditindak. Inilah hantu besar distribusi solar hari ini,” katanya.
Ia menambahkan, praktik pelansiran solar subsidi juga sudah menjadi rahasia umum. Bahkan biaya mengangkut solar dari nagari menuju lokasi tambang di tengah hutan bisa mencapai ratusan ribu rupiah per jeriken.
“Semua orang tahu praktik itu terjadi. Namun negeri ini seperti tidak punya aturan dan tidak punya pemerintah ketika berhadapan dengan persoalan tersebut,” ujarnya.
Sebagai solusi, Huriyatul meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan barcode solar subsidi yang selama ini menjadi instrumen pengawasan distribusi.
“Solusinya sederhana. Audit penggunaan barcode solar subsidi, cek kebenaran datanya. Apakah benar digunakan oleh pihak yang berhak atau hanya menjadi kamuflase untuk menutupi penyalahgunaan,” tegasnya.
