PADANG, hantaran.co—Pembangunan Asrama Haji Embarkasi di Padang Pariaman baru rampung 50 persen setelah enam tahun proyek itu berjalan. Skema pembiayaan proyek yang bertahap atau bersifat multiyears dengan nilai total mencapai Rp365 miliar disebut sebagai alasan pembangunan asrama terkesan lamban.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Kabid PHU) Kanwil Kemenag Sumbar H. Joben mengatakan, lewat kunjungan Komisi VIII DPR RI pada Rabu 26 Mei lalu ditegaskan, bahwa percepatan pembangunan asrama haji tersebut akan diprioritaskan, sehingga target selesai pada 2023 bisa tercapai.
“Para Anggota DPR RI yang datang telah mengapresiasi pembangunan yang sudah berjalan. Mereka berharap agar pembangunan yang baru 50 persen ini bisa segera selesai dalam dua tahun lagi, atau pada 2023 nanti. Jika nanti Embarkasi sudah siap, tentu sudah bisa memberangkatkan jemaah dari sana ke Tanah Suci,” kata Joben kepada Hantaran.co (Haluan), Jumat (28/5).
Proses pembangunan, kata H. Joben, memang sudah dimulai sejak 2015 lalu dan telah memakan waktu kurang lebih enam tahun.
Menurutnya, kendala dari pembangunan tersebut adalah pembiayaan proek yang hanya dianggarkan Rp50 miliar tiap tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak bisa berjalan berkelanjutan.
Joben berharap, tahun depan pemerintah dapat memberikan anggaran Rp200 miliar, sehingga target penyelesaian pada 2023 bisa tercapai. “Kemarin sudah kami sampaikan kepada anggota DPR dan dewan kita berjanji akan memperjuangkan harapan itu,” katanya lagi.
Ada pun terkait perkembangan pembangunan, sambungnya, selain tiga bangunan utama yang telah selesai dibangun, akses jalan menuju asrama haji tersebut juga telah rampung. Ia pun meminta Pemprov Sumbar mulai melakukan pembangunan jalan dari asrama menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
Joben berpendapat, Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman akan menjadi ikon baru di Sumbar yang pemanfaatannya bukan hanya untuk musim haji, tetapi juga bisa digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan serta sebagai destinasi wisata.
Sebelumnya pada Rabu (26/5) lalu, sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI bersama Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Asrama Haji melakukan peninjauan terkait perkembangan pembangunan Asrama Haji di Padang Pariaman itu. DPR RI pun mendorong agar proses pembangunan segera rampung sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami kemarin pergi ke Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman dan pembangunannya masih belum selesai. Diharapakan Asrama Haji ini bisa dimanfaatkan pada 2023 mendatang,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni kepada Haluan, Jumat (28/5).
Lisda mengamini bahwa kendala dalam pembangunan asrama haji di Padang Pariaman adalah skema pembiayaan proyek yang bersifat multiyears, atau pembiayaan yang lebih dari satu tahun anggaran. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan asrama hari mencapai Rp365 miliar.
Lisda menilai, dengan skema multiyears tersebut, pembangunan tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan, karena anggaran yang bisa dicairkan juga tidak secara keseluruhan. “Sedari awal memang pembangunan asrama haji direncanakan akan dilakukan secara bertahap, tidak sekali jadi,” ujarnya lagi.
Lisda menyebutkan, hingga tahun 2021 ini pembangunan asrama haji embarkasi Padang Pariaman sudah menelan anggaran sebanyak Rp165 miliar sejak dimulai pembangunan pada 2015. Saat ini katanya, sudah selesai tiga bangunan utama yang berdiri di kawasan Batang Anai Padang Pariaman.
Menurut Lisda, untuk sisa pembangunan, diperkirakaan akan membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar lagi, dan ditargetkan bisa digunakan pada tahun 2023. Politikus asal Pesisir Selatan (Pessel) itu menyatakan akan memperjuangkan aspirasi pembangunan tersebut di tingkat pusat.
Di samping itu, sambung Lisda, kehadiran asrama haji dengan kapasitas besar itu akan berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lisda pun mendorong nantinya pengelolaan asrama haji tersebut menggunakan skema swakelola.
“Kami berharap agar pengelolaan yang profesional dan didukung oleh SDM yang kompeten. Ke depan diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak swasta yang profesional sehingga pemanfaatannya maksimal dan berguna bagi masyarakat luas. Jadi asrama haji tidak hanya diperuntukkan untuk pelayanan jemaah haji, tapi harus multifungsi,” ujarnya menutup.
Sebelumnya dalam pertemuan dengan Komisi VIII DPR RI tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyatakan harapan agar Kementerian Agama (Kemenag) dapat memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Terlebih, sebagian warga Sumatra Barat telah sangat merindukan Tanah Suci untuk beribadah haji.
“Sampai hari ini kami belum memiliki kepastian pemberangkatan jemaah haji. Tapi kita terus berharap agar kita dapat memberangkatkan jemaah haji,” ujar Mahyeldi.
(Riga/Hantaran.co)
Komentar