PADANG PARIAMAN, hantaran.co – Kedatangan Senator asal Sumbar, Leonardy Harmainy disambut gembira oleh wali nagari, wali korong dan perangkat Nagari Toboh Ketek, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman Jumat (13/11/2020).
Sekretaris Nagari, Weni Novera, mengungkapkan kegembiraannya. Selama ini, katanya, ia hanya melihat Leonardy di baliho jelang Pemilu 2019, sekarang baru bisa bertemu langsung.
“Ada harapan kami agar disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Desa agar memperhatikan kesejahteraan perangkat nagari,” ujarnya dalam pertemuan itu.
Dikatakan Weni, perangkat nagari sangat mengharapkan penerbitan nomor induk perangkat nagari. Nomor induk ini diharapkan karena bisa jadi jaminan keberadaan perangkat di kantor nagari. Sebab bisa jadi, pergantian wali nagari bisa menyebabkan pergantian perangkat pula.
Menurut Weni, harapan itu dirasakan secara umum oleh perangkat nagari. “Adanya nomor induk ini, bisa menentramkan perangkat wali nagari dalam bekerja. Ada kepastian bagi pengabdian mereka selama ini,” ujarnya.
Wali Korong Tanjung Beringin, Ali Asar, dan Wali Korong Simpang Tigo, Indra Yanuar, juga menyuarakan tentang kesejahteraan perangkat nagari ini. Perangkat nagari hanya mengandalkan penghasilan tetap (siltap) yang mana untuk ukuran kesejahteraan perlu ditingkatkan.
Ali Asar yang akrab dipanggil Ujang juga meminta Leonardy untuk mendorong pembangunan Embung Talao Toboh Ketek. Embung ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata di Toboh Ketek. Memperkaya objek wisata lain yang dikembangkan. Dorongan Leonardy diperlukan agar Toboh Ketek tak lagi tertinggal dibanding nagari lainnya.
Menanggapi hal ini, Leonardy menyampaikan bahwa kesejahteraan perangkat nagari memang perlu diperhatikan. Wali nagari yang harus mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di nagarinya tidak mendapatkan insentif apa-apa ketika dia berhasil melaksanakan tugas dengan baik.
Sebaliknya, wali nagari harus siap dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat jika dia gagal. Harus memulangkan atau mencukupkan volume kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Leonardy juga mencontohkan, wali nagari dan perangkat juga tidak mendapatkan insentif dari bantuan-bantuan pemerintah yang mereka bagikan kepada masyarakat. Seperti pada saat ada bantuan lansung tunai (BLT), wali nagari bersama perangkat dan wali korong telah bersusah payah mendata dan melakukan verifikasi terhadap data penerima BLT agar tidak ganda atau diterima oleh yang tidak berhak.
Di saat membagi, mereka memberikan bantuan sementara mereka tidak boleh mendapatkan BLT tersebut. Benar-benar hanya dituntut keikhlasan.
“Hal ini sudah jadi pemikiran kita. Semoga saja harapan-harapan ini bisa diwujudkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Leonardy. (*)
hantaran.co
